Gelombang demonstrasi di depan gedung DPR pada akhir Agustus bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Dimulai dengan penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota dewan pada 25 Agustus, kemudian disusul oleh tuntutan buruh yang berujung ricuh dan menelan korban, dengan puncaknya terjadi pada 28 Agustus Ketika kendaraan taktis Brimob melindas salah seorang demonstran yang berujung pada kematian. Gelombang demontrasi terus-menerus terjadi hingga per tanggal 31 Agustus.
Ironinya, gelombang demonstrasi yang sejatinya bertujuan menyuarakan aspirasi rakyat justru memunculkan tindakan anarkis berupa penjarahan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Tentu sikap publik terkait hal ini beragam, sebagian merasa bahwa tindakan tersebut bisa dimaklumi sebagai luapan kekesalan karena aspirasi tak kunjung didengar, dan ada juga yang mengkritik tindakan tersebut karena akan mencoreng aspirasi juga merugikan publik luas. Namun, apakah aksi anarkis ini merupakan representasi murni luapan emosi demonstran yang menginginkan keadilan, ataukah justru menjadi kendaraan bagi oknum-oknum yang ingin menebar kekacauan demi tujuan tertentu? Dalam opini yang sederhana ini, penulis ingin menyoroti tindakan anarkis yang tengah terjadi pada demonstrasi beberapa hari terakhir.
Titik Balik Aksi Anarkis
Kerusuhan yang terjadi di depan gedung DPR pada 25 Agustus, dipicu oleh penilaian publik terhadap kebijakan-kebijakan para anggota dewan yang dinilai tidak relevan dengan realitas yang ada. Sebut saja terkait kenaikan dana tunjangan yang menyulut amarah besar publik. Sebetulnya yang menyulut emosi publik bukan hanya persoalan terkait dengan kenaikan tunjangan saja, melainkan juga sikap sejumlah anggota dewan yang cenderung meremehkan kritik. Bahkan, mereka menyebut bahwa tunjangan yang telah dinaikkan pun masih terasa kurang.
Eskalasi aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari kemudian menunjukkan beberapa perubahan, yang berawal dari demontrasi bermoral menjadi ledakan sosial tak terbendung. Perubahan nampak muncul ke permukaan pada 27 Agustus yang ditandai dengan aksi anarkis yang tidak bermoral. Aksi anarkis tersebut menyasar sebagian hunian pribadi para anggota dewan dan para tokoh. Penjarahan kediaman Nafa Urbach di Bintaro menjadi simbol awal perubahan tersebut, seluruh harta yang tertinggal di sana raib dalam hitungan jam.
Keadaan semakin tidak kondusif keesokan harinya, hal ini disebabkan oleh gelombang demonstrasi yang semakin meluas. Gedung DPRD Makassar dibakar, fasilitas publik di Surbaya dirusak, dan kantor layanan publik di Yogyakarta menjadi sasaran amukan. Bahkan, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani tak luput dari penjarahan. Dari sini nampak bahwa aksi protes telah berpindah haluan menjadi aksi anarkis yang bengis.
Aksi anarkis ini menjadi titik balik persepsi publik, dikarenakan saat ini opini publik terpecah. Pada satu sisi demonstrasi merupakan aksi yang merepresentasikan kekecewan publik akan realitas, dan hal ini sah-sah saja karena mereka memiliki tuntutan akan janji yang tak kunjung terpenuhi. Akan tetapi, di sisi lain demonstrasi yang diiringi aksi anarkis akan menjadi petaka, karena telah merusak legitimasi aksi itu sendiri. Hal ini menyebabkan pandangan publik terhadap demonstran yang sebelumnya bersatu memperjuangkan keadilan, mulai terpecah akibat ulah oknum demonstran itu sendiri yang dipertanyakan komitmennya.
Dalang di Balik Kerusuhan
Jika ditilik lebih jauh, akar pergerakan demonstrasi adalah adanya akumulasi kekecewaan publik akan ketidakadilan yang diterima. Namun, ketika demonstrasi dibayangi aksi anarkis, demonstrasi tersebut justru akan melahirkan bola liar di ruang publik. Sebut saja seperti pergeseran pertanyaan yang muncul di masyarakat: bukan lagi menanyakan perihal tuntutan, melainkan siapa sebenarnya dalang di balik kerusuhan. Sebagian berasumsi bahwa tindakan anarkis seperti penjarahan dan perusakan adalah ekspresi kekecewaan yang sudah memuncak. Tapi, apakah benar semata-mata seperti itu?
Hilir-mudik asumsi juga ramai mengisi kolom komentar media sosial pasca kerusuhan 27 Agustus. Dugaan apakah para demonstran—terutama yang melakukan aksi anarkis—ditunggangi oleh pihak-pihak berkepentingan atau tidak, menjadi perdebatan yang usang. Tak sedikit pula yang mulai skeptis terhadap komitmen moral dari para pendemo. Ada yang menilai demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus hanyalah upaya untuk meruntuhkan rezim yang sah, sementara sebagian lain meyakini bahwa aksi ini justru digerakkan untuk memperbaiki citra eksekutif di mata publik.
Namun, yang jelas kini publik—secara umum—adalah objek yang selalu dikambinghitamkan. Banyak sekali pernyataan-pernyataan berkaitan dengan aksi anarkis yang ditujukan kepada publik secara umum. Dalam situasi seperti ini, pernyataan tersebut terasa kurang pantas apabila tidak disertai dengan langkah-langkah konkret untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal tersebut justru akan memancing rasa kesal publik yang terus bertambah.
Banyak sekali influencer yang giat menyerukan publik agar tidak mudah tergelincir ke dalam provokasi ini. Semisal Ferry Irwandi, melalui kanal YouTube miliknya, ia berasumsi bahwa kerusuhan yang terjadi justru berakar dari kekuasaan itu sendiri—bermula dari sifat tamak, keserakahan, sakit hati, dan dorongan untuk menunjukkan superioritas atau merasa lebih berkuasa. Kemudian ia menegaskan bahwa dalang semua kerusuhan ini bukan publik, buruh, koalisi publik sipil, dan bukan gerakan rimpang, melainkan sekelompok yang hendak menciptakan negara dalam kondisi darurat militer agar mempermudah jalan tujuannya. Meskipun demikian, kami meyakini bahwa Bung Ferry tidak bermaksud melegitimasi tindakan anarkis, seperti penjarahan yang dilakukan oleh sebagian warga sipil terhadap korban-korban yang telah kami singgung di atas. Mungkin yang ingin ia maksudkan adalah kelompok tertentu yang terorganisir, dengan skala gerakan dan tujuan yang lebih besar.
Jika diperhatikan dengan saksama, massa demonstran yang turun ke jalan terdiri dari berbagai elemen publik seperti mahasiswa, warga sipil, hingga ojol (pengemudi ojek online). Dari keragaman kelompok ini, kami cukup yakin bahwa sebagian besar dari mereka tidak memiliki kecenderungan untuk bertindak anarkis selama menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menyusup dan memprovokasi dari dalam, dengan melakukan tindakan seperti pelemparan batu, penjarahan, dan aksi-aksi anarkis lainnya. Kelompok ini memiliki tujuan besar yaitu menodai tujuan massa yang turun.
Penjarahan swalayan, perusakan fasilitas publik, dan aksi-aksi anarkis lainnya, apakah nampak korelasinya dengan aspirasi yang digaungkan mahasiswa, warga sipil, dan ojol yang turun ke jalan? Nyaris tidak ada. Publik membutuhkan fasilitas umum, bukan merusaknya. Logika sederhananya: jika benar bahwa mahasiswa, warga sipil, dan ojol yang melakukan tindakan anarkisme tersebut, mengapa sasaran demonstrasi mereka bukan kantor pemangku kebijakan, tetapi fasilitas publik?
Sebagai bukti, sebagaimana dilansir oleh DetikNews, saat terjadi penjarahan di kediaman Nafa Urbach, para pelaku justru bukanlah orang-orang yang selama ini dikenal aktif turun ke jalan memperjuangkan aspirasi. Para saksi mengatakan, mereka tidak mengenali orang-orang tersebut, bahkan kejanggalan justru timbul karena mereka melakukan penjarahan dengan terorganisasi. Realita ini bertolak belakang denga apa yang dilakukan para ojol pasca demonstrasi yang berujung ricuh. Mereka—ojol—melakukan aksi spontanitas membantu bahu-membahu membereskan sisa-sisa kerusakan infrastruktur. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa aksi anarkis tidak muncul secara alami dari massa demonstran, melainkan berasal dari sekelompok provokator yang menginginkan kekacauan dan kerusakan dalam situasi politik Indonesia.
Begitulah wajah Indonesia hari ini: carut-marut penuh saling tuding, seakan mencari kambing hitam lebih penting daripada menyelesaikan akar persoalan. Kita disuguhi drama murahan—siapa dalang di balik kerusuhan, siapa provokator, siapa yang pertama kali menyulut api. Satu yang pasti, rakyat lagi-lagi jadi korban kebodohan politik yang tak pernah berhenti berulang.
Ironisnya, sampai sekarang tak ada kejelasan siapa yang benar-benar bermain di balik panggung ini. Semua pihak bicara lantang, tapi tak juga sampai pada kepastian. Semoga tidak ada yang tiba-tiba muncul menjadi “pahlawan kesiangan” hanya demi citra politik. Mudah-mudahan dalang sebenarnya bukan sosok bermuka manis yang tampak gemoy di depan kamera, tapi menyimpan wajah asli yang menakutkan.
Penutup
Kami tegaskan kembali, bahwa tindakan penjarahan dan perusakan bukanlah cerminan aspirasi rakyat, melainkan upaya sistematis untuk merusak legitimasi gerakan moral publik. Dalam hal ini, seluruh elemen pemerintahan mesti segera berbenah dan segera mengabulkan apa saja yang menjadi prioritas publik. Jangan hanya berjoget di atas penderitaan rakyat, dan melupakan donatur sebenarnya. Jika saja Pemerintah abai akan hal ini, dipastikan kerusuhan ini akan terus berlanjut dan akan memakan kerugian serta korban yang lebih banyak. Pemerintah harus berani mengambil setiap risiko untuk mencegah konflik yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok provokator.
Adapun kita sebagai publik terpelajar harus mampu membedakan mana perjuangan aspiratif dan mana aksi provokasi. Karena anarkisme yang dilakukan segelintir orang mampu mengaburkan substansi dari demonstrasi. Meski demikian, semua itu dapat diatangani selama publik tetap peduli pada akal dan memiliki kesadaran penuh atas apa yang terjadi. Dengan dua perangkat tersebut kita mampu memahami segala strategi yang mereka gunakan dan mampu mengunakanya sebagai alat perlawanan.
Tabik!!!
Oleh: Hizbi Dzilarsy
Penulis adalah Pemimpin Redaksi Manggala 2025-2026
Editor: M. Alkindi Badruzaman
