Sebagai orang yang sudah tinggal di Mesir lebih dari lima tahun, ditambah pernah mengunjungi beberapa negara Arab lain seperti Jordania, Tunisia, Qatar dan Saudi Arabia, di negara terakhir cukup banyak berinteraksi dengan penduduk lokal, penulis telah mendengar beragam respon dari lawan bicara saat berkomunikasi dengan Arabian (orang Arab) menggunakan dialek Mesir—yang disengaja maupun tidak telah mengakar dalam aksen bertutur Bahasa Arab penulis sendiri.
“Lesy tatkallim mashri?” (Mengapa Anda bicara dialek Mesir?)
“Ah, kalamak mashri!” (Ah, dialek Mesir!)
“Inta mashri wa la eih!” (Kamu orang Mesir kah!)
Biasanya yang demikian merupakan bentuk gurauan yang akan diakhiri dengan gelak tawa dan salaman; barangkali aneh bagi mereka seorang pria berwajah asia tulen bertutur Arab dengan gaya Egyptian (orang Mesir).
Bagi Masisir (mahasiswa Indonesia di Mesir) kemampuan bertutur dalam bahasa Arab Pasaran (’ammiyyah/qollouquial) ini sangat penting. Saat kedatangan mahasiswa baru misalnya, akan dibuka banyak kelas dan kursus bahasa ‘ammiyyah (egyptian style) yang dimaksudkan untuk membekali mahasiswa baru saat berkomunikasi dengan penduduk lokal. Saat di kelas pun para dosen mayoritas menggunakan egyptian accent sebagai medium pengajaran.
Sampai pada tahun kedua, untuk pertama kalinya penulis mengunjungi negara Arab di luar Mesir, spesifik Saudi Arabia. Waktu itu, awalnya cukup kaget, saat berkomunikasi dengan penduduk lokal, mulai dari sopir taksi, penjaga toko atau orang random yang berjumpa di jalan, mereka akan tertawa atau setidaknya heran mendengar dialek bahasa Arab penulis yang kental dengan egyptian accent. Di titik itu, mulailah muncul ketertarikan penulis terhadap diskursus bahasa ‘ammiyah Mesir.
Fakta kecil yang membuat ketertarikan itu makin menanjak, saat tahun ketiga di Mesir, penulis berkesempatan mengunjungi negara Tunisia. Singkat cerita, di sela-sela kegiatan, penulis sempat berbincang santai dengan petugas keamanan (satpam) hotel tempat menginap, dia memberi tahu “Pertahankan aksen bahasa Arabmu, Tuan. Insyallah mau ke negeri Arab mana pun Anda, penduduk lokal pasti bisa memahami, karena semua orang Arab paham ‘ammiyyah Mesir—tapi tidak sebaliknya”.
Sekali waktu statement “Semua orang Arab paham ‘ammiyyah Mesir tapi tidak sebaliknya” itu penulis tanyakan pada dosen di kelas. Beliau mengiyakan dengan memberi dalil logis bahwa persebaran aksen ‘ammiyyah Mesir ke publik Arab erat kaitannya dengan diseminasi produk kreatif Mesir yang menjamur hingga pelosok kawasan Arab, dari ujung Maroko hingga pedalaman Oman. Lagu-lagu Ummu Kultsum, sinetron dan film Mesir yang notabene menggunakan aksen ‘ammiyyah telah mengakselerasi pemahaman atau setidaknya keakraban telinga masyarakat Arab terhadap dialek Arab-Mesir.
Rasa penasaran penulis terhadap ruang lingkup pengaruh bahasa ‘ammiyyah Mesir ini terus berlanjut hingga menimbulkan pertanyaan “Sejauh apa bahasa ‘ammiyyah telah memengaruhi pembentukan kesadaran kebangsaan (nation building) orang Mesir, atau bahkan dari sekedar aksen, jangan-jangan ia pernah menjadi diskursus politik yang signifikan?”
Di titik inilah pembahasan kita bermula. Sebagai sarjana ilmu Sejarah lulusan Al-Azhar, penulis merasa topik ‘ammiyyah ini bisa dielaborasi lebih jauh dari sekadar informasi remeh “Bahasa Arab itu ada yang fushah/standard dan ‘ammiyyah/qolloquial” atau pernyataan “’ammiyyah di tiap negara Arab itu beda-beda”.
Dalam kesempatan sekali ini, penulis menemukan fakta menarik bahwa bahasa ‘ammiyyah pernah menjadi diskursus perdebatan yang krusial di antara tokoh nasionalis Mesir saat merumuskan identitas nasional bangsa mereka, utamanya di tahun-tahun awal kemerdekaan Mesir dari pendudukan Britania, di abad 20 silam.
Bahasa dan Nasionalisme
Dalam kajian nasionalisme, bahasa telah memerankan peran mayor dalam merekonstruksi, memelihara dan memperkokoh kepaduan dan identitas nasional sebuah bangsa (Simpson, A. 2008). Bahasa, sebagai media paling penting dalam sistem komunikasi secara luas diakui sebagai simbol identitas suatu social group. Ia menstimulasi kesadaran natural tentang solidaritas di antara individu-individu yang berbicara dalam bahasa yang sama. Bahkan dalam banyak kesempatan, bahasa telah digunakan secara sengaja untuk mengondisikan kesadaran persatuan di antara aneka lokalitas guna mencapai perasaan memiliki (sense of belonging) terhadap pokok-pokok yang dihormati atau diperjuangkan.
Kesadaran persatuan berlandaskan kesamaan ras dan bahasa agaknya sudah bermula di akhir abad ke-17, saat ide negara non-spritual mulai meluas di tanah Eropa sebagai rangka alternatif negara-agama versi gereja. Orang Inggris menyadari satu hal penting, identitas nasional kebangsaan mereka tidak melulu mesti dibangun di atas kesamaan nilai spritual kristiani yang telah berlangsung berabad-abad itu.
Kemudian negara non-agama lain pun bermunculan. Puncaknya di abad 18 saat orang Perancis menelurkan gagasan total secularism (sekularisme total). Segera setelah itu Italia dan Jerman turut berhasil mendefinisikan identitas kebangsaannya lalu mendirikan nation-state (negara bangsa) yang bertumpu pada keseregaman nilai, di antara instrumen paling pentingnya adalah kesamaan bahasa. Masing-masing negara sekuler itu bersepakat untuk meminggirkan bahasa Latin sebagai lingua franca dan mendahulukan bahasa lokal sebagai identitas nasional.
Di Mesir, pembentukan kesadaran identitas kebangsaan ini telah melalui proses yang cukup panjang dan rumit. Diawali dengan kesadaran sebagai bangsa terjajah yang telah diatur oleh pengondisian-pengondisian tertentu kekuatan imperialis, rakyat pribumi Mesir terus mencari formula identitas kebangsaan mereka sendiri. Utamanya ketika dan pasca hajat mengusir kekuatan asing berhasil dilakukan. Pokok yang menyeruak ke tengah-tengah khalayak adalah “kita ini siapa, Arabian (orang Arab) atau Egyptian (orang Mesir)?”
Diskursus seputar bahasa—sebagai identitas nasional—di Mesir akhirnya menimbulkan jurang pemisah yang lebar antara dua kelompok yang sebelumnya pernah berada di barisan yang sama. Segera setelah meraih kedaulatan pada 1919, fokus dan energi para tokoh nasional bergeser kepada hal ihwal perumusan apa yang mereka sebut sebagai identitas kebangsaan (al- huwiyyah al-qaumiyyah.)
Proses perumusan nation building yang terjadi di Mesir agak berbeda dengan yang dialami bangsa jermanik saat unifikasi Jerman di bawah tahta Prusia pada paruh kedua abad 19 silam. Puluhan negara kecil yang tergabung dalam Konfederasi Jerman bukan hanya berasal dari ras dan latar belakang historis yang sama, bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi formal dan informal tiap wilayah yang akan bergabung pun sudah seragam. Sehingga spirit kesamaan bahasa menjadi faktor penentu dibalik kerelaan tiap-tiap polis menggabungkan diri ke dalam kekaisaran Jerman yang dipimpin Prusia itu.
Sedang di Mesir, rakyat pribumi yang telah ter-arabisasi sejak abad ke-7 mengalami kesukaran menggali identitas nasional sebagai sebuah bangsa yang independen. Kesamaan bahasa yang digunakan penduduk pribumi dengan lokalitas-lokalitas lain di wilayah sekitar membuat proses perumusan nilai kebangsaan sedikit mengalami tantangan. Sesederhana kebingunan menentukan “Apakah nilai kebangsaaan Mesir akan ditegakkan secara independen, dengan tidak menurutkan komunitas Arab lain—yang notabene memeluk agama Islam dan bahasa yang sama?”
Di awal abad 20 arah dan nafas semangat nasionalisme Mesir berada di titik paling krusial. Dorongan untuk menjadi bangsa independen yang mempunyai batas geografis dan kesadaran mengidentikkan diri terus menguat seiring dengan perbedaan iklim kolonial yang terjadi pasca PD I, antara Mesir yang diduduki Britania dengan negara Arab lain seperti Suriah dan Lebanon yang dikuasai Perancis.
‘Ammiyyah VS Fushah
Sebagian besar tokoh pergerakan yang pernah mengecap studi di Barat di era wangsa Ali Pasha memperoleh kesadaran akan kebutuhan bangsanya atas historical root (akar kesejarahan) yang kontinu dengan peradaban Mesir kuno—yang selama masa pendudukan Arab telah mengalami pengabaian yang ekstrem. Tokoh seperti al-Tahtawi (1801-1873) percaya bahwa persaudaran agama (brotherhood of religion) dan persaudaran kebangsaan (brotherhood of country) itu patut dibedakan. Dalam arti lain, loyalitas terhadap agama tidak bertentangan dengan loyalitas terhadap the fatherland (tanah air.)
Gagasan inilah yang kemudian mengilhami tokoh nasionalis berhaluan teritorialisme memberi opsi ‘jalan tengah’ antara egypt nationalism dengan pan-arabism dengan mendapuk bahasa Arab qolloquial aksen Mesir (‘ammiyyah) sebagai bahasa nasional. Ide ini dianggap sebagai juru damai antara dua kebutuhan untuk tetap mempertahankan Arabisme—yang sarat akan nilai religiusitas Islam—dengan identitas nasional Mesir sebagai sebuah bangsa.
Ide ini digawangi tokoh pendidikan terkemuka, Ahmad Lutfi Sayyid (1872-1963) yang menyatakan bahwa Mesir sebagai bangsa independen yang unik tidak didefinisikan oleh Arabic Standard (fusha) atau agama mayoritas (Islam). Selayaknya setiap negeri didefinisikan dengan karakter yang khas dari tiap-tiap komunitas yang mendiaminya. Penandaan ekologis seperti ini, meski tidak jelas apa tolak ukur dan mekanisme penilaian yang digunakan, namun telah menjadi mazhab nasionalis baru, di mana pengaruh ekologis dan linguistiklah yang menjadi komponen penyusun al-huwiyyah al-qaumiyyah—yang secara konsisten dipromosikan al- Sayyid lewat surat kabar al-Jaridah yang ia edit selama rentang waktu 1908-1914.
Betapa pun al-Sayyid masih meyakini urgensi penggunaan bahasa Arab standar (fushah) namun ia tetap mendorong gerakan Egyptianization of fusha (tamshir al-lughah) untuk membuat bahasa Arab menjadi fit in dengan identitas kebangsaan Mesir yang memiliki karakteristik berbeda dengan bangsa Arab lain. Gagasan ini mendorong penyesuaian, semacam jalan tengah, antara variasi aksen orang Arab dengan dialek ‘ammiyyah mishriyyah yang oleh al-Sayyid disebut sebagai Egyptian language (al-lughah al-mishriyyah.)
Kelompok nasionalis yang lahir dari gagasan ini disebut nasionalis teritorialis, yang kemudian menganggap selama Arab standar menjadi bahasa resmi negara, maka selama itu pula Mesir tidak akan bisa keluar dari batas-batas nilai religiusitas Islam, hal yang bertentangan dengan pluralisme modern.
Kelompok ini merintis kampanye mempromosikan ‘ammiyyah sebagai satu-satunya bahasa Mesir yang otentik dan legitimate. Panggung kampanye ini secara terang-terangan diekspresikan Taufiq Al-‘Awwan dalam mingguan al-Siyasah al-Usbu’iyyah, platform utama nasionalis teritorialis. Di tahun 1929 Taufiq berkata: “Mesir memiliki bahasa (aksen) Mesir sendiri, Lebanon punya bahasa sendiri, Hijaz pun demikian dst. Semua bahasa ini tidak sama sekali bisa disebut bahasa Arab. Setiap negeri memiliki karakternya masing-masing. Lalu mengapa kita tidak menulis seperti kita berbicara? Di mana-mana orang berbicara dan dengan itu pula dia menulis.
Lebih lanjut, ideologi nasionalis teritorialis terus berkembang, hingga memunculkan keinginan untuk merekonstruksi akar kesejarahan Mesir; starting dari era Firaun, Bizantium dan barulah Arab. Sebagai komitmen terhadap kontinuitas sejarah. Tentu saja ide ini mendapat respon yang berbeda-beda. Utamanya di kalangan tradisionalis Islam yang sedari awal memang menarik jarak yang lebar dengan sisa-sisa peninggalan sejarah Firaun. Secara doktrinal, di dalam Islam, jangankan membanggakannya sebagai warisan kebudayaan leluhur, era Firaun itu sendiri merupakan gambaran paling buruk dan nista dari sebuah era yang penuh dengan kekufuran dan kedangkalan akal. Lalu bagaimana bisa era yang seperti itu dijadikan bahan kebanggaan dan identitas nasional?
Di sisi lain, kritik terhadap Arab standar (fusha) terus menggema. Lewat bukunya Al-Balaghah al-‘Ashriyyah wa al-Lughah al-‘Arabiyyah (Contemporary Rhetoric and the Arabic Language, 1947) Salamah Musa membuat gambaran yang sangat berani terhadap fushah; ia menyatakan bahwa fushah itu cacat secara leksikal untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sains, industri dan modernitas. Sebabnya karena bahasa fushah itu sendiri berasal dari gurun pasir tandus yang secara kebudayaan sudah tidak relevan lagi dengan dunia modern. Arab fushah dianggap terlampau kompleks secara gramatikal, mengharuskan pembelajaran formal puluhan tahun tanpa garansi bagi siapapun yang mempelajarinya bisa mengetahui misteri paling dalam dari bahasa tersebut. Fushah dianggap hanya bisa mengakomodir kebutuhan orang Arab yang hidup di oase-oase tandus tuk mengartikulasikan emosi sentimentil mereka dalam bentuk prosa dan sajak berima yang maha rumit. Tidak efisien untuk dunia modern yang penuh dengan iklim efektivitas yang memang dibutuhkan sains dan industri.
Serangan hebat terhadap fushah di sepanjang 1930-an ini menemukan counternya saat Taha Husein (1889-1973) menerbitkan buku Mustaqbal ats-Tsaqafah fi Misr (The Future of Culture in Egypt, 1938). Penerbitan buku ini segera menjadi peristiwa super penting yang menandai kehancuran ideologi nasionalis-teritorialis. Tidak seperti tokoh nasionalis kebanyakan yang mengambil jarak dengan segala yang berbau Arab dan menganggapnya sebagai fosil kuno nan usang, Taha Husein malah menekankan keperkasaan Arab fushah sebagai bahasa kebudayaan Mesir.
Dia mengakui bahwa gramatikal formal dalam fushah butuh kepada simplifikasi. Namun dengan berapi-api ia menyatakan bahwa Arab fushah telah, sedang dan akan selalu menjadi identitas rakyat Mesir, baik Islam maupun Kristen, bahkan Yahudi sekalipun. Dalam programnya ia mengusulkan (1) Reformasi dan akselerasi Al-Azhar sebagai benteng pendidikan religius untuk menerima masukan dan nilai-nilai modernitas dalam pengajaran dan penciptaan daya kreatifitas bahasa Arab menghadapi dunia modern (2) Mengeliminasi pelajaran bahasa asing dari sekolah dasar negeri (3) Mewajibkan pelajaran gramatikal Arab di sekolah-sekolah swasta dimana kaum menengah ke atas mengirimkan anaknya. Lebih lanjut ia menghimbau gereja Koptik untuk meningkatkan pemahaman atas bahasa Arab di kalangan pemeluk Koptik, bahkan menawarkan diri dalam proyek penerjemahan liturgi-liturgi Koptik ke bahasa Arab; agar rakyat Mesir yang beragama Kristen-Koptik dapat beribadah dengan baik menggunakan bahasa Arab (Hourani, 1938: 334.)
Sepanjang tahun-tahun kemudian, perdebatan seputar ‘ammiyyah VS fushah nyaris mereda. Didorong fakta bahwa secara komunal rakyat Mesir kebanyakan masih berpegang teguh dengan prinsip-prinsip keagamaan—yang tidak dapat dipisahkan dari Arab fushah. Al-Azhar beserta tokoh-tokohnya juga berperan penting menjaga kedigdayaan dan dominasi Arab fushah sebagai bahasa persatuan, bahkan tetap menjadi bahasa resmi negara hingga hari ini. Munculnya organisasi masyarakat Islamis-tradisionalis seperti Ikhawanul Muslimin yang mempropagandakan—tidak hanya Pan-Arabisme—namun juga persatuan muslim seluruh dunia tambah mengokohkan posisi Arab fushah sebagai national identity of Egypt.
Tabik,
Penulis: Rifaldhoh.
