Manggala, Kairo – Hasil sidang AD/ART dalam acara Kongres PPMI Mesir menetapkan bahwa usulan penambahan masa periode dewan pengurus PPMI dinyatakan tidak akan terealisasi dalam beberapa tahun masa jabatan yang akan datang. Pembahasan mengenai usulan tersebut dilaksanakan pada Kamis (13/06/2023) di Auditorium Solah Kamil, Kota Nasr.
Pengusulan oleh tim Ad-Hoc ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, mulai dari upaya penekanan tingginya anggaran per-periode masa jabatan, upaya memaksimalkan program kerja yang telah dicanangkan, juga upaya sebagai solusi dalam masalah singkatnya periode aktif satu tahun masa jabatan yang hanya sekitar enam atau tujuh bulan.
“usulan ini diangkat karena melihat banyak program bagus saat kampanye yang tidak terealisasi karena kendala waktu,” ujar Fathan Winarto, salah satu anggota tim Ad Hoc.
Usulan ini juga menuai berbagai tanggapan kontra, terlebih disebabkan minimnya pembahasan sehingga usulan ini dinilai tidak matang karena ketidakjelasan uji materi maupun dari segi implementasi.
Menurut penuturan Iqbal Ibnu Farhan selaku Wakil Presiden Terpilih PPMI Mesir 2023/2024, setiap sesuatu itu ada maslahat dan kerugiannya, maka melihat dari konteks ini, ia menyampaikan kerugian penambahan periode itu adalah degradasi anggota dan intensitas ambisi untuk bergabung. Selain itu, penambahan masa periode juga mengakibatkan semakin besarnya kesempatan anggota untuk di-reshuffle, dan itu tidak baik dalam tubuh organisasi.
Mujida Amaniyya selaku Ketua Wihdah 23/24 juga menambahkan bahwa keputusan penambahan periode menjadi dua tahun ini dinilai sebagai keputusan yang gegabah karena menyebabkan pembaruan semua konsep, dan itu jauh akan lebih berat. menurutnya alasan pengoptimalan kinerja yang disampaikan tim Ad-Hoc mempunyai cara lain yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan penambahan masa periode, yaitu dengan pengumpulan draft evaluasi program sebelum-sebelumnya lalu diolah sehingga menciptakan program yang benar-benar efisien.
Defri Cahyo Husain sebagai pimpinan sidang juga menyampaikan hal-hal yang akan ikut berubah jika penambahan periode ini terjadi adalah UU Temus, UU PEMIRA, dan UU MPA/DPA.
Oleh: Temi Gispianti
Penulis adalah Sekretaris Redaksi Manggala 2022-2023
